bab 10

BAB 10: SISTEM KEUANGAN DAN MONETER INTEGRATIF
Bab ini masuk ke jantung kritik ekonomi Islam terhadap sistem finansial modern: riba dan bunga.
A. Kritik terhadap Sistem Keuangan Konvensional: Perspektif Pancasila dan Islam
Mengkritik sistem keuangan berbasis bunga karena dianggap memindahkan risiko secara tidak adil kepada peminjam dan memperlebar kesenjangan, bertentangan dengan semangat keadilan sosial dan larangan riba.
B. Larangan Riba dan Reformasi Sistem Keuangan Nasional
Menjabarkan dasar larangan riba dan mengusulkan arah reformasi sistem keuangan nasional menuju skema bagi hasil (mudharabah/musyarakah) yang lebih berkeadilan.
C. Perbankan Syariah sebagai Instrumen Demokrasi Keuangan
Perbankan syariah diposisikan bukan sekadar alternatif niche, tapi instrumen demokratisasi akses keuangan karena berbasis kemitraan dan bagi hasil, bukan hubungan debitur-kreditur yang timpang.
D. Inklusi Keuangan: Menjangkau Mustadh'afin (Kaum Lemah) melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah
Menyoroti peran lembaga keuangan mikro syariah (seperti BMT) dalam menjangkau kelompok mustadh'afin (kaum lemah/tertindas secara ekonomi) yang sering tidak terlayani perbankan konvensional.
E. Kebijakan Moneter dalam Perspektif Integratif: Stabilitas Harga dan Keadilan Distribusi
Membahas bagaimana kebijakan moneter (suku bunga acuan, jumlah uang beredar) perlu mempertimbangkan bukan hanya stabilitas harga tapi juga dampak distributifnya terhadap rakyat kecil.
F. Wakaf Produktif dan Zakat sebagai Instrumen Fiskal-Moneter Non-Konvensional
Mengusulkan zakat dan wakaf produktif sebagai instrumen tambahan di luar kebijakan fiskal-moneter konvensional, berfungsi sebagai jaring pengaman sosial otomatis yang berbasis nilai agama.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

bab 2

BAB 2: LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI Bab ini memetakan kelima sila Pancasila satu per satu dan mencari padanan konseptualnya dalam kerangka nilai Islam (terutama maqashid syariah dan prinsip keadilan ekonomi Islam). A. Pancasila sebagai Sistem Nilai Khas Indonesia: Relevansinya dengan Maqashid Syariah Pancasila diposisikan bukan sekadar dasar negara, tapi sistem nilai (weltanschauung) yang punya tujuan mirip maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat): melindungi kehidupan, akal, keturunan, harta, dan agama. Bab ini menunjukkan kesejajaran struktural antara kelima sila dan lima maqashid tersebut. B. Sila Pertama (Ketuhanan YME) dan Tauhid Ekonomi: Konsep Kepemilikan Mutlak Allah Menjabarkan prinsip bahwa dalam pandangan Islam, kepemilikan manusia atas harta bersifat relatif (amanah), sedangkan kepemilikan mutlak ada pada Allah. Ini sejalan dengan Sila Ketuhanan yang menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah dan pertanggungjawaban vertikal, bukan aktivitas netral-nilai. C. Sil...
Baca selengkapnya

Bab1

Bab 1 (Penjelasan Paling Rinci): Hakikat Manusia dalam Sistem Ekonomi Pancasila dan Islam Karena bab ini adalah fondasi filosofis-antropologis seluruh buku, saya uraikan setiap poin dengan penjelasan konsep, argumen yang mungkin dibangun, contoh konkret, dan kaitannya dengan bab-bab lain. A. Manusia sebagai Subjek Ekonomi: Perspektif Pancasila dan Islam Inti persoalan: ekonomi arus utama (mainstream) cenderung mereduksi manusia menjadi variabel dalam fungsi produksi — "faktor tenaga kerja", "unit konsumsi", atau "human capital". Bab ini kemungkinan menolak reduksi tersebut. Dari sisi Pancasila: manusia adalah pribadi yang punya harkat dan martabat (bersumber dari sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab"). Artinya kebijakan ekonomi tidak boleh memperlakukan rakyat sekadar sebagai target pertumbuhan PDB, tapi sebagai tujuan itu sendiri (mirip gagasan Amartya Sen tentang "manusia sebagai tujuan, bukan alat"). Dari sisi Islam: manusi...
Baca selengkapnya