muhammad arasy alghifari

BAB 16: MENUJU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR: VISI INTEGRATIF Bab penutup yang merangkum seluruh buku ke dalam visi besar dan peta jalan. A. Falah dan "Masyarakat Adil dan Makmur": Konvergensi Tujuan Akhir Menegaskan kembali bahwa cita-cita "masyarakat adil dan makmur" (rumusan klasik pembangunan Indonesia) pada hakikatnya konvergen dengan falah dalam Islam sebagai tujuan akhir ekonomi. B. Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur sebagai Visi Peradaban Indonesia Mengangkat doa/visi klasik ini sebagai bingkai peradaban Indonesia yang dicita-citakan: negeri yang makmur, damai, dan mendapat ampunan/berkah Tuhan. C. Roadmap Transformasi Sistem Ekonomi Pancasila-Islam: Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang Menyusun peta jalan transformasi bertahap—reformasi regulasi dan kelembagaan (jangka pendek), penguatan industri halal dan keuangan syariah (jangka menengah), hingga Indonesia sebagai episentrum ekonomi syariah dunia (jangka panjang). D. Peran Masyarakat Sipil, Ulama, Cendeki...

BAB 15: PENDIDIKAN EKONOMI PANCASILA-ISLAM DAN PEMBENTUKAN KARAKTER Bab ini menyoroti dimensi sumber daya manusia dan pendidikan. A. Krisis Moral Ekonomi: Materialisme, Hedonisme, dan Individualisme vs. Nilai Pancasila-Islam Mendiagnosis krisis moral ekonomi kontemporer (konsumerisme, gaya hidup hedonis, individualisme) sebagai ancaman terhadap nilai-nilai Pancasila-Islam, sekaligus alasan mendesaknya pendidikan karakter ekonomi. B. Pendidikan Ekonomi Berkarakter: Menanamkan Akhlaq al-Karimah dan Jiwa Kebangsaan Mengusulkan model pendidikan ekonomi yang tidak hanya mengajarkan teknis (akuntansi, manajemen) tapi juga akhlak mulia dan jiwa kebangsaan sejak dini. C. Kurikulum Ekonomi Integratif di Perguruan Tinggi Indonesia Membahas rancangan kurikulum perguruan tinggi yang memadukan ilmu ekonomi konvensional, ekonomi syariah, dan nilai Pancasila secara terintegrasi, bukan sebagai mata kuliah terpisah. D. Peran Pesantren, Perguruan Tinggi Islam, dan Universitas Nasional dalam Pembentukan ...

BAB 14: KEBIJAKAN EKONOMI INTEGRATIF DALAM KERANGKA KONSTITUSI Bab ini menerjemahkan seluruh konsep ke ranah regulasi dan kebijakan negara. A. Pasal 33 UUD 1945 dan Prinsip Ekonomi Islam: Sinergi Konstitusional Analisis mendalam Pasal 33 UUD 1945 (demokrasi ekonomi, cabang produksi vital dikuasai negara, kekeluargaan) dan bagaimana pasal ini secara substantif sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. B. Regulasi Ekonomi Syariah di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan Memetakan perkembangan regulasi ekonomi syariah nasional (UU Perbankan Syariah, UU Zakat, UU Wakaf, dsb.) beserta tantangan implementasinya di lapangan. C. Peran Negara dalam Menjamin Dharuriyat (Kebutuhan Pokok): Amanat Konstitusi dan Syariah Membahas kewajiban negara menjamin dharuriyat (kebutuhan pokok/primer dalam maqashid syariah) seperti pangan, kesehatan, pendidikan, sebagai amanat konstitusional sekaligus syariat. D. Kebijakan Industri Halal Nasional sebagai Agenda Pembangunan Menempatkan industri halal bukan sekadar ...

BAB 13: MODEL-MODEL EKONOMI ALTERNATIF DAN RELEVANSINYA Bab ini membuka perbandingan dengan model ekonomi dunia lain untuk memperkaya perspektif. A. Ekonomi Sosial Pasar (Social Market Economy) Jerman dan Kompatibilitasnya dengan Sistem Integratif Model Jerman yang menggabungkan mekanisme pasar bebas dengan jaring pengaman sosial kuat dinilai punya banyak kesamaan filosofis dengan sistem Pancasila-Islam, terutama soal keseimbangan negara-pasar. B. Ekonomi Kesejahteraan Skandinavia: Pelajaran bagi Demokrasi Ekonomi Pancasila-Islam Mengambil pelajaran dari negara-negara Skandinavia soal pajak progresif dan layanan publik universal sebagai referensi (dengan catatan perbedaan basis sekularitasnya) bagi demokrasi ekonomi versi Pancasila-Islam. C. Teori Dependensia Amerika Latin dan Kemandirian Ekonomi dalam Perspektif Islam Teori dependensia (ketergantungan negara pinggiran pada negara pusat) digunakan sebagai pisau analisis bahaya ketergantungan ekonomi, dikaitkan dengan semangat kemandiri...

BAB 12: WAKAF, ZAKAT, DAN KOPERASI SEBAGAI PILAR EKONOMI KERAKYATAN Bab ini mendalami instrumen-instrumen konkret ekonomi kerakyatan berbasis nilai Islam. A. Koperasi Syariah: Perpaduan Azas Kekeluargaan dan Prinsip Syirkah Menjelaskan model operasional koperasi syariah yang menggabungkan asas kekeluargaan konstitusional dengan akad syirkah dan menghindari unsur riba dalam simpan-pinjamnya. B. Zakat sebagai Instrumen Redistribusi dan Penguatan Ekonomi Rakyat Zakat dijelaskan bukan hanya kewajiban ritual, tapi mekanisme redistribusi kekayaan sistemik dari yang mampu ke delapan golongan penerima (ashnaf), termasuk sebagai modal usaha produktif bagi mustahik. C. Wakaf Produktif: Investasi Sosial untuk Generasi Mendatang Membahas pergeseran wakaf dari sekadar aset diam (masjid, tanah) menjadi wakaf produktif (uang, saham, properti komersial) yang hasilnya terus mengalir untuk kepentingan sosial lintas generasi. D. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Kerakyatan BMT dijelas...

BAB 11: SISTEM FISKAL BERBASIS KEADILAN DAN KEMASLAHATAN Bab ini membahas sisi penerimaan dan pengeluaran negara. A. Sistem Fiskal Pancasila dan Instrumen Fiskal Islam: Perbandingan dan Titik Temu Membandingkan sistem pajak modern (berbasis konstitusi Pancasila) dengan instrumen fiskal klasik Islam (zakat, jizyah, kharaj, ushr) untuk mencari titik temu konseptual. B. Pajak (Dharibah) dan Zakat: Dualisme Kewajiban Fiskal dalam Negara Muslim Berkonstitusi Pancasila Membahas isu praktis: bagaimana warga Muslim di negara Pancasila memikul dua kewajiban fiskal sekaligus (pajak negara dan zakat agama), serta bagaimana keduanya bisa disinergikan (misalnya zakat sebagai pengurang pajak). C. Pengeluaran Negara untuk Kemaslahatan Publik: Bait al-Mal dan APBN Berkeadilan Menyandingkan konsep bait al-mal (perbendaharaan negara Islam klasik yang dikelola untuk kemaslahatan umum) dengan prinsip APBN modern yang seharusnya berorientasi kesejahteraan rakyat, bukan elite. D. Kemiskinan dan Ketimpangan:...