bab 11

BAB 11: SISTEM FISKAL BERBASIS KEADILAN DAN KEMASLAHATAN
Bab ini membahas sisi penerimaan dan pengeluaran negara.
A. Sistem Fiskal Pancasila dan Instrumen Fiskal Islam: Perbandingan dan Titik Temu
Membandingkan sistem pajak modern (berbasis konstitusi Pancasila) dengan instrumen fiskal klasik Islam (zakat, jizyah, kharaj, ushr) untuk mencari titik temu konseptual.
B. Pajak (Dharibah) dan Zakat: Dualisme Kewajiban Fiskal dalam Negara Muslim Berkonstitusi Pancasila
Membahas isu praktis: bagaimana warga Muslim di negara Pancasila memikul dua kewajiban fiskal sekaligus (pajak negara dan zakat agama), serta bagaimana keduanya bisa disinergikan (misalnya zakat sebagai pengurang pajak).
C. Pengeluaran Negara untuk Kemaslahatan Publik: Bait al-Mal dan APBN Berkeadilan
Menyandingkan konsep bait al-mal (perbendaharaan negara Islam klasik yang dikelola untuk kemaslahatan umum) dengan prinsip APBN modern yang seharusnya berorientasi kesejahteraan rakyat, bukan elite.
D. Kemiskinan dan Ketimpangan: Instrumen Fiskal Integratif sebagai Solusi
Mengusulkan kombinasi kebijakan fiskal negara dan instrumen zakat/wakaf sebagai solusi ganda mengatasi kemiskinan dan ketimpangan yang lebih efektif daripada mengandalkan satu instrumen saja.
E. Konstruksi Sistem Fiskal Nasional Berbasis Nilai: Mewujudkan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur
Merumuskan arsitektur fiskal nasional yang diarahkan mewujudkan cita-cita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur (negeri yang baik dengan ampunan Tuhan) — negara makmur yang diberkahi.
F. Reformasi Fiskal menuju Negara Kesejahteraan Islami-Pancasilais
Menutup dengan rekomendasi reformasi fiskal jangka panjang menuju model negara kesejahteraan (welfare state) yang berciri khas Islami sekaligus Pancasilais.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

bab 2

BAB 2: LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI Bab ini memetakan kelima sila Pancasila satu per satu dan mencari padanan konseptualnya dalam kerangka nilai Islam (terutama maqashid syariah dan prinsip keadilan ekonomi Islam). A. Pancasila sebagai Sistem Nilai Khas Indonesia: Relevansinya dengan Maqashid Syariah Pancasila diposisikan bukan sekadar dasar negara, tapi sistem nilai (weltanschauung) yang punya tujuan mirip maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat): melindungi kehidupan, akal, keturunan, harta, dan agama. Bab ini menunjukkan kesejajaran struktural antara kelima sila dan lima maqashid tersebut. B. Sila Pertama (Ketuhanan YME) dan Tauhid Ekonomi: Konsep Kepemilikan Mutlak Allah Menjabarkan prinsip bahwa dalam pandangan Islam, kepemilikan manusia atas harta bersifat relatif (amanah), sedangkan kepemilikan mutlak ada pada Allah. Ini sejalan dengan Sila Ketuhanan yang menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah dan pertanggungjawaban vertikal, bukan aktivitas netral-nilai. C. Sil...
Baca selengkapnya

Bab1

Bab 1 (Penjelasan Paling Rinci): Hakikat Manusia dalam Sistem Ekonomi Pancasila dan Islam Karena bab ini adalah fondasi filosofis-antropologis seluruh buku, saya uraikan setiap poin dengan penjelasan konsep, argumen yang mungkin dibangun, contoh konkret, dan kaitannya dengan bab-bab lain. A. Manusia sebagai Subjek Ekonomi: Perspektif Pancasila dan Islam Inti persoalan: ekonomi arus utama (mainstream) cenderung mereduksi manusia menjadi variabel dalam fungsi produksi — "faktor tenaga kerja", "unit konsumsi", atau "human capital". Bab ini kemungkinan menolak reduksi tersebut. Dari sisi Pancasila: manusia adalah pribadi yang punya harkat dan martabat (bersumber dari sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab"). Artinya kebijakan ekonomi tidak boleh memperlakukan rakyat sekadar sebagai target pertumbuhan PDB, tapi sebagai tujuan itu sendiri (mirip gagasan Amartya Sen tentang "manusia sebagai tujuan, bukan alat"). Dari sisi Islam: manusi...
Baca selengkapnya