bab 14

BAB 14: KEBIJAKAN EKONOMI INTEGRATIF DALAM KERANGKA KONSTITUSI
Bab ini menerjemahkan seluruh konsep ke ranah regulasi dan kebijakan negara.
A. Pasal 33 UUD 1945 dan Prinsip Ekonomi Islam: Sinergi Konstitusional
Analisis mendalam Pasal 33 UUD 1945 (demokrasi ekonomi, cabang produksi vital dikuasai negara, kekeluargaan) dan bagaimana pasal ini secara substantif sejalan dengan prinsip ekonomi Islam.
B. Regulasi Ekonomi Syariah di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan
Memetakan perkembangan regulasi ekonomi syariah nasional (UU Perbankan Syariah, UU Zakat, UU Wakaf, dsb.) beserta tantangan implementasinya di lapangan.
C. Peran Negara dalam Menjamin Dharuriyat (Kebutuhan Pokok): Amanat Konstitusi dan Syariah
Membahas kewajiban negara menjamin dharuriyat (kebutuhan pokok/primer dalam maqashid syariah) seperti pangan, kesehatan, pendidikan, sebagai amanat konstitusional sekaligus syariat.
D. Kebijakan Industri Halal Nasional sebagai Agenda Pembangunan
Menempatkan industri halal bukan sekadar sektor ekonomi biasa, tapi agenda pembangunan nasional strategis yang perlu payung kebijakan lintas kementerian.
E. Reformasi Kelembagaan: OJK, Bank Indonesia, BAZNAS, dan BWI dalam Ekosistem Integratif
Mengusulkan penguatan koordinasi antarlembaga (OJK untuk pengawasan keuangan, BI untuk moneter, BAZNAS untuk zakat, BWI untuk wakaf) agar bekerja dalam satu ekosistem kebijakan yang selaras, bukan berjalan sendiri-sendiri.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

bab 2

BAB 2: LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI Bab ini memetakan kelima sila Pancasila satu per satu dan mencari padanan konseptualnya dalam kerangka nilai Islam (terutama maqashid syariah dan prinsip keadilan ekonomi Islam). A. Pancasila sebagai Sistem Nilai Khas Indonesia: Relevansinya dengan Maqashid Syariah Pancasila diposisikan bukan sekadar dasar negara, tapi sistem nilai (weltanschauung) yang punya tujuan mirip maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat): melindungi kehidupan, akal, keturunan, harta, dan agama. Bab ini menunjukkan kesejajaran struktural antara kelima sila dan lima maqashid tersebut. B. Sila Pertama (Ketuhanan YME) dan Tauhid Ekonomi: Konsep Kepemilikan Mutlak Allah Menjabarkan prinsip bahwa dalam pandangan Islam, kepemilikan manusia atas harta bersifat relatif (amanah), sedangkan kepemilikan mutlak ada pada Allah. Ini sejalan dengan Sila Ketuhanan yang menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah dan pertanggungjawaban vertikal, bukan aktivitas netral-nilai. C. Sil...
Baca selengkapnya

Bab1

Bab 1 (Penjelasan Paling Rinci): Hakikat Manusia dalam Sistem Ekonomi Pancasila dan Islam Karena bab ini adalah fondasi filosofis-antropologis seluruh buku, saya uraikan setiap poin dengan penjelasan konsep, argumen yang mungkin dibangun, contoh konkret, dan kaitannya dengan bab-bab lain. A. Manusia sebagai Subjek Ekonomi: Perspektif Pancasila dan Islam Inti persoalan: ekonomi arus utama (mainstream) cenderung mereduksi manusia menjadi variabel dalam fungsi produksi — "faktor tenaga kerja", "unit konsumsi", atau "human capital". Bab ini kemungkinan menolak reduksi tersebut. Dari sisi Pancasila: manusia adalah pribadi yang punya harkat dan martabat (bersumber dari sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab"). Artinya kebijakan ekonomi tidak boleh memperlakukan rakyat sekadar sebagai target pertumbuhan PDB, tapi sebagai tujuan itu sendiri (mirip gagasan Amartya Sen tentang "manusia sebagai tujuan, bukan alat"). Dari sisi Islam: manusi...
Baca selengkapnya