bab 6

BAB 6: PARADIGMA KESEJAHTERAAN SOSIAL TERPADU
Bab ini mendefinisikan ulang makna "kesejahteraan" dari perspektif gabungan.
A. Falah sebagai Tujuan Ekonomi Islam dan Keadilan Sosial sebagai Tujuan Ekonomi Pancasila
Falah (kesuksesan/kebahagiaan dunia-akhirat) disandingkan dengan tujuan "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" sebagai dua rumusan tujuan akhir yang saling melengkapi, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi.
B. Maqashid Syariah (Perlindungan Jiwa, Akal, Keturunan, Harta, Agama) dan Pembangunan Manusia Indonesia
Lima maqashid syariah dipetakan ke dalam indikator pembangunan manusia Indonesia (kesehatan, pendidikan, keluarga, ekonomi, kebebasan beragama) sebagai kerangka evaluasi kebijakan yang lebih holistik dari sekadar indikator ekonomi.
C. Kemiskinan, Kesenjangan, dan Ketergantungan: Analisis Integratif
Menganalisis akar kemiskinan dan kesenjangan struktural dari dua sudut sekaligus: kegagalan sistem (monopoli, ketimpangan akses) dan kegagalan distribusi (belum optimalnya zakat/wakaf), serta bahaya ketergantungan ekonomi pada pihak luar.
D. Indikator Kesejahteraan Holistik: Melampaui PDB menuju Falah dan Keadilan Sosial
Mengkritik PDB sebagai ukuran tunggal kemajuan dan mengusulkan indikator alternatif yang mencakup dimensi spiritual, keadilan distribusi, dan keberlanjutan—bukan hanya pertumbuhan agregat.
E. Peran Negara sebagai Regulator Berkeadilan: Antara Demokrasi Ekonomi dan Wilayah Hisbah
Negara diposisikan sebagai wasit yang menjaga keadilan pasar, mengambil peran mirip lembaga hisbah klasik (pengawas pasar dalam sejarah Islam) sekaligus regulator demokrasi ekonomi versi Pasal 33.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

bab 2

BAB 2: LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI Bab ini memetakan kelima sila Pancasila satu per satu dan mencari padanan konseptualnya dalam kerangka nilai Islam (terutama maqashid syariah dan prinsip keadilan ekonomi Islam). A. Pancasila sebagai Sistem Nilai Khas Indonesia: Relevansinya dengan Maqashid Syariah Pancasila diposisikan bukan sekadar dasar negara, tapi sistem nilai (weltanschauung) yang punya tujuan mirip maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat): melindungi kehidupan, akal, keturunan, harta, dan agama. Bab ini menunjukkan kesejajaran struktural antara kelima sila dan lima maqashid tersebut. B. Sila Pertama (Ketuhanan YME) dan Tauhid Ekonomi: Konsep Kepemilikan Mutlak Allah Menjabarkan prinsip bahwa dalam pandangan Islam, kepemilikan manusia atas harta bersifat relatif (amanah), sedangkan kepemilikan mutlak ada pada Allah. Ini sejalan dengan Sila Ketuhanan yang menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah dan pertanggungjawaban vertikal, bukan aktivitas netral-nilai. C. Sil...
Baca selengkapnya

Bab1

Bab 1 (Penjelasan Paling Rinci): Hakikat Manusia dalam Sistem Ekonomi Pancasila dan Islam Karena bab ini adalah fondasi filosofis-antropologis seluruh buku, saya uraikan setiap poin dengan penjelasan konsep, argumen yang mungkin dibangun, contoh konkret, dan kaitannya dengan bab-bab lain. A. Manusia sebagai Subjek Ekonomi: Perspektif Pancasila dan Islam Inti persoalan: ekonomi arus utama (mainstream) cenderung mereduksi manusia menjadi variabel dalam fungsi produksi — "faktor tenaga kerja", "unit konsumsi", atau "human capital". Bab ini kemungkinan menolak reduksi tersebut. Dari sisi Pancasila: manusia adalah pribadi yang punya harkat dan martabat (bersumber dari sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab"). Artinya kebijakan ekonomi tidak boleh memperlakukan rakyat sekadar sebagai target pertumbuhan PDB, tapi sebagai tujuan itu sendiri (mirip gagasan Amartya Sen tentang "manusia sebagai tujuan, bukan alat"). Dari sisi Islam: manusi...
Baca selengkapnya